Etika Profesi

ORGANISASI PROFESI

Organisasi profesi 1

IKATAN AHLI GEOLOGI INDONESIA (IAGI)

Ikatan Ahli Geologi Indonesia yang lebih dikenal nama singkatan yaitu IAGI merupakan asosiasi profesional yang bergerak dalam ilmu kebumian pada umumnya dan geologi pada khususnya .Ikatan Ahli Geologi Indonesia yang didirikan di Bandung pada tanggal 13 April 1960, oleh sekelompok ahli geologi pada saat itu, yaitu dikenal sebagai Panitia Enam.yaitu :

1.      Drs. Ismet Akil

2.      Prof. Dr. J. A. katili

3.      Prof. Dr. Sartono Sastromidjojo

4.      Dr. Soetaryo Sigit

5.      Drs. H. Johannas

6.      Dr. Bachtoel Chatab

Anggota-anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia terdiri dari Anggota Biasa, Luar Biasa dan Anggota Kehormatan yang ketentuannya diputuskan oleh Pengurus Pusat Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Anggota Asosiasi terdiri dari para ahli geologi dan ahli ilmu kebumian lainnya seperti ahli geofisika.ahli vulkanologi,ahli geologi teknik dan ahli geologi yang bekerja pada cabang-cabang ilmu kebumian yang lebih spesifik. Sebagai bagian dari ilmu kebumian yang telah lama berada di Indonesia kalau kita bandingkan dengan telah berdirinya jawatan geologi dari tahun 1850 di Bandung, atau dengan lahirnya Industri minyak di telaga Said tahun 1885 dan
pertambangan batu bara dan mineral yang sudah berjalan lebih dari satu abad yang lalu kelahiran IAGI sebenarnya dapat dikatakan terlambat.

Anggota IAGI yang saat ini bejumlah 5411 orang tersebar di perusahaan-perusahaan, Perusahaan Minyak, Lembaga Pemerintah, Instansi Pemerintah baik didaerah maupun dipusat, Perguruan Tinggi , Perusahaan Kansultan dan ada juga yang di Luar Negeri.

 Visi & Misi
Dalam umurnya yang empat puluyh enam tahun ini telah banyak perubahan yang harus di antisipasi oleh IAGI. Kenyataan bahwa sumber daya mineral dan migas masih merupakan tulang punggung perekonomian nasional, memberikan dorongan bagi IAGI untuk selalu mengusahakan perannya sebagai wadah bagi para ahli kebumian umumnya dan ahli geologi pada khususnya, Walaupun tidak secara spesifik disebutkan didalam anggaran dasar IAGI, visi dan misi IAGI dapat disebutkan sebagai berikut:
Visi IAGI
Sebagaimana dijabarkan dalam tujuannya maka visi IAGI adalah ” Mengajukan Kesejahteraan dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Indonesia Pada Khususnya dan Umat Manusia pada Umumnya ”
Misi IAGI
Sebagaimana disebutkan dalam tugaspokoknya adalah :
1) Turut berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan pembinaan disegalabidang yang berhubungan dengan geologi di Indonesia.
2) Memperjuangkan kepentingan dan kemajuan Ilmu Geologi dalam arti seluas-luasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia khususnya dan umat manusia pada Umumnya.
3) Memupuk ikatan kekeluargaan diantara para anggotanya, menambah rasa saling mengerti dan hormat menghormati serta mewujudkan kerjasama dalam semangat kesatuan dan persaudaraan.
4) Memperjuangkan kepentingan dan kemajuan para anggotanya dalam arti yang seluas-luasnya dengan tidak melanggar undang-undang negara dan / atau mengganggu ketertiban umum demi p[eningkatan keterlibatannya dalam Pembangunan Nasional

Sejarah singkat IAGI – Ikatan Ahli Geologi Indonesia

·         1960 – April 13, IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia was established in Diponegoro 59 Bandung (current Geological Museum)

·         1974 – First IAGI annual conference in Bandung

·         1974-1975 IAGI logo designed by Dr. Koesmono was accepted by the board

·         1975 – August 4-7, IAGI hosted GeoSEA 2nd conference in Jakarta

·         1980 – IAGI secretariat moved to 6th Flr. Mineral and Batubara Building, 10 Prof.Dr.Soepomo SH street, Jakarta

·         1995 – IAGI Mailing list was started up by Aris Setiawan

·         1997 – IAGI set up a website by Rovicky

·         2000 – Together with HAGI and IPA, IAGI hosted AAPG conference in Bali

·         2010 – November 22-25, Golden Jubilee, 50th anniversary of IAGI. Total 3805 names registered in IAGI secretariat.

     Organisasi Profesi 2

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)

Tentang AMAN

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan independen dengan visi untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua Masyarakat Adat di Indonesia.

AMAN bekerja di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mewakili dan melakukan advokasi untuk isu-isu Masyarakat Adat. Kami beranggotakan 2.373 komunitas adat di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta anggota individu. Kami menempati wilayah adat kami secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan mereka sebagai komunitas adat.

Struktur AMAN

AMAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Dewan AMAN Nasional yang dipilih oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Dewan AMAN Nasional anggota mewakili tujuh region AMAN, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Setiap region diwakili oleh dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan.

Sekretaris Jenderal AMAN didukung oleh satu orang staf khusus dan tiga orang deputi yang masing-masing menanggungjawabi urusan Organisasi, Komunikasi, dan Sumber Daya; Advokasi Kebijakan, Hukum, dan Politik; serta Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat. AMAN tingkat wilayah ditanggungjawabi oleh Pengurus Wilayah dan tingkat daerah ditanggungjawabi oleh Pengurus Daerah. Proses pengambil keputusan tertinggi di tingkat wilayah dipegang oleh Dewan AMAN Wilayah, sedangkan di tingkat daerah dipegang oleh Dewan AMAN Daerah.

Seluruh struktur AMAN menjalankan mandat yang ditentukan oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara.

Sejarah AMAN

AMAN dibentuk pada 1999 sesuai dengan keputusan Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang pertama (KMAN I). Pada 17 Maret 1999, lebih dari 400 pemimpin Masyarakat Adat di Nusantara berkumpul di Hotel Indonesia Jakarta. KMAN I membahas dan mencari solusi untuk mengatasi ancaman terhadap eksistensi Masyarakat Adat, termasuk pelanggaran hak asasi, perampasan tanah adat, pelecehan budaya, dan berbagai kebijakan yang mendiskriminasi Masyarakat Adat.

Pertemuan ini mengkonsolidasi gerakan Masyarakat Adat untuk pertama kalinya. Saat itulah AMAN didirikan untuk melaksanakan dan keputusan-keputusan Kongres dan sebagai kendaraan yang digunakan oleh Masyarakat Adat untuk menegakkan hak-hak adatnya dan memposisikan dirinya sebagai komponen utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak itu, Kongres Masyarakat Adat Nusantara telah diselenggarakan tiga kali, yaitu pada 2003 di Tanjung Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat; pada 2007 di Pontianak, Kalimantan Barat; dan pada 2012 di Tobelo, Maluku Utara. Kongres Masyarakat Adat Nusantara selanjutnya dijadwalkan pada 2017.

Komunitas AMAN

AMAN beranggotakan 2.304 komunitas adat di Nusantara. AMAN melayani anggotanya melalui satu Pengurus Besar, 20 Pengurus Wilayah, dan 115 Pengurus Daerah.

Pemetaan Patisipatif

AMAN dan BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat) melaksanakan pemetaan partisipatif wilayah adat. Hingga 2015, seluas 7,4 juta hektar wilayah adat telah dipetakan secara partisipatif oleh komunitas-komunitas adat anggota AMAN.

Advokasi dan Hak Asasi Manusia

AMAN mendorong perubahan hukum, kebijakan, peraturan, dan perjanjian-perjanjian di tingkat nasional dan daerah, untuk mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat di Nusantara. AMAN juga menyediakan layanan hukum dan penanganan kasus bagi komunitas-komunitas adat terkait hak-haknya.

Pemberdayaan Ekonomi

AMAN juga mendorong pemberdayaan ekonomi Masyarakat Adat. Salah satunya adalah melalui Gerai Nusantara untuk memasarkan produk-produk asli komunitas. Selain itu, AMAN pun turut mendukung pengembangan program energi terbarukan.

STANDAR TEKNIK

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD COMMITTEE (JISC)

Jepang merupakan salah satu Negara maju yang memiliki standar nasional sendiri untuk produk yang dihasilkan dinegaranya. Badan yang mengatur tentang standardisasi di Jepang adalah Japanese Industrial Standards Committee (JISC). JISC terdiri dari banyak komite nasional dan memiliki peran utama dalam kegiatan standardisasi di Jepang. Tugas JISC adalah membentukan dan menetapkan Japanese Industrial Standard (JIS), administrasi akreditasi dan sertifikasi, partisipasi dan kontribusi dalam kegiatan standardisasi internasional, dan pengembangan standar pengukuran dan infrastruktur teknis untuk standardisasi. Komite Standar Industri Jepang (JISC), badan standardisasi nasional Jepang, memainkan peran sentral dalam mengembangkan standar di Jepang yang mencakup berbagai macam produk dan teknologi dari robot hingga piktogram. JISC juga bertanggung jawab atas kontribusi Jepang yang terus meningkat untuk menetapkan standar internasional melalui pekerjaannya dengan International Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC).

Tujuan dan ruang lingkup "standar" telah berubah dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh inovasi teknologi dan tuntutan sosial yang berkembang pada kegiatan perusahaan. Standarisasi mendukung inovasi dan memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup.

Sebagai pusat global untuk sains dan teknologi, Jepang berkomitmen untuk mempromosikan standardisasi dan berkontribusi terhadap perkembangan global di bidang ini. JISC secara proaktif berpartisipasi dalam inisiatif untuk menghadapi tantangan baru, terutama di tiga bidang: interoperabilitas, perawatan lansia dan infrastruktur tenaga listrik.

Di zaman Internet of Things (IoT), peran standardisasi meluas untuk memastikan interoperabilitas, yang memungkinkan sistem komputer atau perangkat lunak untuk bertukar informasi secara mulus lintas batas. Jepang secara aktif mempromosikan standardisasi dalam dua bidang berikut. Yang pertama adalah sistem tenaga listrik. JISC membuat proposal kepada IEC / Technical Committee (TC) 120 pada bulan April 2016 untuk menstandardisasi persyaratan evaluasi kinerja keselamatan untuk "Sistem Penyimpanan Energi Listrik" dan saat ini memimpin kegiatan standardisasi ini di IEC. Ini adalah teknologi kunci untuk mempromosikan penggunaan energi terbarukan, mencapai CO ₂pengurangan dan untuk Smart Grids. Yang kedua adalah manufaktur pintar, area di mana Jepang adalah salah satu pemimpin global. JISC bertujuan untuk membakukan persyaratan dasar untuk platform informasi yang mempromosikan operasi pabrik atau pabrik yang lebih efisien dari pengadaan komponen hingga proses manufaktur.

[Perawatan Lansia]

Karena Jepang menghadapi tantangan yang terkait dengan masyarakat yang menua dan turunnya tingkat kelahiran lebih awal daripada negara lain, JISC bertujuan untuk mengambil peran kepemimpinan dalam mengembangkan standar infrastruktur sosial untuk perawatan lansia. Misalnya, didorong oleh proposal yang dibuat oleh JISC, standar internasional tentang keselamatan untuk robot perawatan pribadi (ISO 13482) diterbitkan pada tahun 2014. Selain itu, pada tahun 2016, JISC menetapkan standar baru di Jepang yang memperjelas persyaratan keamanan spesifik oleh jenis robot untuk memastikan keamanan pengasuh. Bergerak ke depan, JISC berencana untuk mengusulkan amandemen ke ISO 13482 untuk mendukung aplikasi yang lebih luas dari robot perawatan pribadi di seluruh dunia.

[Infrastruktur Tenaga Listrik]

Permintaan global untuk tenaga listrik terus bertambah. Di negara maju, ada variasi besar dalam cara operator mendekati manajemen aset untuk jaringan listrik, seperti peralatan listrik yang menua. Jepang mengadvokasi pembentukan standar internasional pengelolaan aset jaringan listrik. Standar tersebut dirancang untuk membantu operator mengoptimalkan pengelolaan aset mereka dan memastikan keandalan jaringan listrik. Berdasarkan proposal JISC, Komite Teknis baru, IEC / TC 123 didirikan pada Oktober 2016.

Sumber :

1. https://www.iagi.or.id/

2. http://www.aman.or.id/profile-kami/

3. http://www.jisc.go.jp/eng/jisc/index_e.html